Debat Capres dan Cawapres, Ajang Penilaian dari Rakyat

15-01-2019 / KOMISI II
Wakil Ketua komisi II DPR RI Herman Khaeron saat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/01/2019). Foto : Oji/Man

 

Wakil Ketua komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan, debat kandidat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden periode 2019-2024 pertama akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 17 Januari 2019 mendatang. Momentum ini merupakan ajang penilaian rakyat  dari sisi profesionalitas, wawasan, nasionalisme dan sisi lain yang menjamin paslon tersebut ke depan betul-betul mampu membawa Indonesia lebih maju.

 

“Sarana debat ini tentu juga untuk bisa membangkitkan rasa ingin tahu serta pendidikan politik bagi masyarakat. Rasanya nanti ini akan menjadi sesuatu yang positif di masyarakat,” kata Herman kepada Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/01/2019).

 

Beberapa dinamika seputaran debat ini diantaranya materi soal yang sudah diberitahukan kepada para kandidat, menurutnya hal tersebut harus dibatasi dan tidak perlu secara detail dan menyeluruh disampaikan kepada kandidat. “Ya ini bukan debat namanya, itu menghafal kopean,” tambah legislator Partai Demokrat itu.

 

“Oleh karenanya, menurut saya bagaimana pengembangan dan uraian yang lebih komprehensif dari debat tersebut, sehingga akan memperlihatkan bagaimana daya nalar, daya tangkap, kemudian daya jawab dari kandidat ini meyakinkan publik bahwa inilah sesungguhnya presiden yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan,” terang Herman.

 

KPU telah mengagendakan debat pasangan capres dan cawapres berlangsung sebanyak lima kali. Herman mengajak lapisan masyarakat untuk mendukung dan mengikuti pelaksanaan debat serta tahapannya, karena ini merupakan salah satu proses demokrasi yang harus dilalui.

 

Herman berpendapat saat ini masih banyak masyarakat yang apriori terhadap pemilu ini, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Mereka menganggap tidak penting dan tidak terlalu krusial, padahal pemilu adalah sebuah mesin politik yang akan menghasilkan pimpinan negeri baik di legislatif maupun di eksekutif.

 

Oleh karenanya, legislator dapil Jawa Barat VIII ini mengingatkan, proses ini harus betul-betul diwujudkan dalam sebuah tahapan yang menjamin mesin politik berjalan dengan baik.  Sehingga mesin politik ini betul-betul menghasilkan para pimpinan yang memang bisa membawa negeri ini lebih baik lagi. (es/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...